Kewenangan Bakamla dalam Mengawasi Perairan Indonesia

Kewenangan Bakamla dalam Mengawasi Perairan Indonesia

Kewenangan Bakamla dalam mengawasi perairan Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara terutama di tengah tantangan maritim yang semakin kompleks. Sebagai Badan Keamanan Laut, Bakamla memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melindungi perairan Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, kewenangan Bakamla dalam mengawasi perairan Indonesia mencakup pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menegaskan peran Bakamla sebagai leading sector dalam keamanan laut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pihak swasta. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Namun, meskipun memiliki kewenangan yang luas, Bakamla juga dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, diperlukan peningkatan anggaran dan pengadaan alat untuk mendukung kinerja Bakamla dalam mengawasi perairan Indonesia.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penuh kewenangan Bakamla dalam mengawasi perairan Indonesia demi menjaga kedaulatan negara dan keamanan laut di wilayah Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Kita harus bersatu dalam menjaga laut Indonesia agar tetap aman dan lestari untuk generasi masa depan.”