Strategi Peningkatan Sarana Bakamla untuk Mendukung Penegakan Hukum Maritim

Strategi Peningkatan Sarana Bakamla untuk Mendukung Penegakan Hukum Maritim

Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia. Untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, Bakamla perlu terus meningkatkan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Dengan strategi peningkatan sarana Bakamla, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik.

Salah satu strategi peningkatan sarana Bakamla adalah dengan meningkatkan jumlah dan kualitas kapal patroli yang dimiliki. Kapal patroli yang memadai akan memudahkan Bakamla dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Menurut Kepala Bakamla Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kapal patroli yang modern dan canggih menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum maritim.”

Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan dalam hal teknologi dan alat pendukung lainnya. Sistem radar, kamera pengintai, dan alat komunikasi yang handal sangat diperlukan dalam memantau aktivitas di laut. Dengan teknologi yang memadai, Bakamla dapat lebih cepat merespons pelanggaran hukum maritim yang terjadi.

Menurut Direktur Riset Kemitraan untuk Pembaruan Tata Kelola Sumber Daya Alam Laut (PRCM) Fajar Junaedi, “Peningkatan sarana Bakamla harus dilakukan secara berkelanjutan agar penegakan hukum maritim dapat berjalan efektif.” Fajar juga menambahkan bahwa kerjasama antara Bakamla dengan instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim.

Dengan adanya strategi peningkatan sarana Bakamla, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat semakin kuat dan efektif. Melalui kerjasama dan upaya bersama, Indonesia dapat menjaga keamanan dan ketertiban di laut demi kepentingan bangsa dan negara.